Politisasi dibalik Elpiji

Kenaikan harga Elpiji 12 kilogram tanpa sepengetahuan pemerintah punya makna lain. Bisa jadi semakin lemahnya pengawasan dan berkurangnya wibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan para bawahannya. Karena masyarakat beranggapan di masa akhir jabatan pemerintahan SBY, SBY akan membiarkan harga Elpiji melonjak seperti yang diberitakan. Meski Pertamina mempunyai kewenangan menaikkan harga Elpiji dan sector migas lainnya, namun pemerintah tetap harus bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang terjadi.

Di dalam berita yang bersinyalir akhir - akhir ini, Dahlan menjelaskan kalau kenaikkan harga gas Elpiji sebenarnya sudah dirapatkan sejak 2009 dan pertamina sudah mengalami kerugian besar sekali. Maka dari itu Dahlan dan pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK sesuai arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hatta Rajasa juga menyalahkan Dahlan terkait kenaikkan harga gas Elpiji 12 kilogram, karena Dahlan selaku Pemerintah yang memiliki saham mayoritas tersebut. Karena kebijakan tersebut diputuskan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan sesuai hasil rapat akhir, kenaikkan harga Elpiji hanya Rp. 1000.

Hal ini juga mengundang berita, kalau nama Dahlan Iskan buruk maka bisa menurunkan Citranya sebagai bakal calon Presiden dari Partai Demokrat, posisi seperti ini yang membuat Dahlan rentan terkena serangan Politik dari kandidat capres lainnya, dan akan lebih menaikkan nama pamor calon Presiden yang lain. Dari sumber http://suaramasa.com, Dahlan bahkan membangun kantong-kantong politik yang jumlahnya ratusan diberbagai daerah, gerakan Dahlan dianggap sukses besar tapi menjadi ancaman di internal SBY, apalagi banyak nama orang-orang Jawa Pos tiba-tiba jadi orang penting di BUMN-BUMN dan ada juga yang jadi broker jabatan disana. Bagi Istana Dahlan melangkah offside, ia mengutak utik Petral dan ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan internal SBY, Dahlan tiba-tiba dijauhi Istana.